oneblitz- JAKARTA – Panitia Kerja Ujian Nasional (Panja UN) DPR mengusulkan, tahun depan tidak perlu ada UN ulangan karena dianggap mubazir.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas Mansyur Ramli mengatakan, untuk menentukan nilai akhir dari UN maka ada dua opsi. Opsi pertama yaitu nilai akhir dari UN dan ujian sekolah digabungkan, dengan syarat, nilai rata-rata enam mata pelajaran yang didapat itu harus lebih besar dari 5,5 atau bisa saja hanya empat nilai 5,5 yang diperoleh siswa tersebut. “Jika hanya mendapat nilai 4 maka tidak akan lulus,” katanya saat rapat dengar pendapat di DPR.
Menurut Mansyur, opsi pertama ini akan semakin menjaga mutu karena akan perbaikan yang dilakuan sekolah agar siswa mendapat nilai baik pada rapor. Namun opsi ini menimbulkan konsekuensi tidak akan ada ujian ulangan bagi siswa yang tidak lulus di ujian utama layaknya UN tahun ini.
Sementara opsi kedua yang diusulkan Balitbang ialah siswa boleh saja memperoleh nilai 4 pada dua mata pelajaran dari enam pelajaran yang diujikan. Opsi ini dinilai ketat oleh Balitbang sehingga ada ujian ulangan bagi siswa yang gagal. “Namun nilai di ujian ulangan akan digabung dengan ujian sekolah,” jelasnya.
Mansyur menilai opsi pertama lebih diunggulkan. Katanya, pelaksanaan dan pengawasan ujian ulangan tidak bisa dikontrol baik pemerintah pusat maupuun daerah. Adanya ujian ulangan juga sangat mepet dengan jadwal Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). “Kalau tidak ada ujian ulangan maka UN digelar 18 April dan berakhir 28 Mei,” urainya.
Dari paparan formulasi tersebut, Anggota komisi X DPR Tubagus Deddy Gumelar berpendapat, opsi pertama menarik untuk dipertimbangkan. Dia juga setuju, tidak perlu ada ujian ulangan karena tidak adil dan tidak mendidik. Akan tetapi, Kemendiknas harus menyatukan jadwal UN dan ujian sekolah dengan pembagian soal yang berbeda agar sistem pengawasan lebih kredibel.
Anggota Komisi X DPR lainnya, Raihan Iskandar, menyatakan hal senada. “Tidak perlu ada ujian ulangan,” ujarnya menegaskan. Raihan berpendapat, akan lebih baik jika tidak hanya enam mata pelajaran yang diujikan melainkan seluruh mata pelajaran. Sebaiknya juga ujian sekolah dan UN digabung agar siswa tidak terbebani dengan waktu ujian yang terlalu banyak. “Nilai rapor juga bagus untuk meningkatkan peningkatan kelulusan,” urainya.
Anggota Komisi X DPR Rohmani juga setuju opsi penilaian kelulusan yang pertama. Namun hasil kelulusan tidak perlu mempertimbangkan nilai rapor. Anggota Komisi X DPR Zulfadhli menyatakan, ujian ulangan hanya formalitas belaka untuk membantu siswa yang tidak lulus menjadi lulus. “UN ulangan mubazir. Jadwal UN dan ujian sekolah harus sama agar tidak makan biaya,” jelasnya.
Ketua Panja UN DPR Rully Chairil Azwar mengatakan, formula yang diajukan Balitbang Kemendiknas dihargai dan merupakan pertanda bahwa UN tidak lagi memveto hasil kelulusan. Panja UN pun menerima formula tersebut namun akan dibahas secara internal agar UN tidak menurunkan mutu kelulusan walaupun sudah tidak menjadi syarat penentu kelulusan.
Rully menyatakan, formula UN yang pertama memang baik namun apakah bijaksana jika tidak ada ujian ulangan karena sangat mempengaruhi formula kelulusan yang diinginkan. Sementara ujian gabungan juga akan dikaji mengingat jika ujian serentak dilaksanakan maka akan sulit bagi semua pihak untuk merekayasa. Lalu jika bersamaan apakah cukup waktu bagi sekolah untuk mengirimkan hasil ujiannya ke pemerintah.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga sependapat, nilai rapor menentukan kelulusan. “Karena nilai rapor ini mencerminkan prestasi anak selama tiga tahun,” terangnya. Untuk meminimalisir kecurangan, jelasnya, maka dalam satu kelas yang terdiri dari 20 siswa perlu 20 soal. “Soal sama namun diacak saja nomor soalnya,” katanya.
Mendiknas Mohammad Nuh menyatakan, pemerintah akan memasukkan nilai rapor sebagai salah satu komponen perhitungan kelulusan siswa. Kebijakan ini akan dimasukkan dalam draf UN baru yang sedang disusun pemerintah. Mendiknas mengingatkan, falsafah UN ke depan adalah komprehensif plus dan kontinuitas.
Jika sebelumnya hanya mata pelajaran yang diujikan di UN yang menjadi prasyarat kelulusan, dalam sistem yang baru itu diusulkan seluruh mata pelajaran juga turut menjadi pertimbangan. Karena itu, dalam penentuan kelulusan, Kemendiknas akan menggabungkan antara prestasi selama siswa belajar dengan mata pelajaran yang diujikan di UN. Persentase nilai dari dua instrumen itulah yang akan dijadikan tolok ukur kelulusan. Sekolah nanti juga akan dilibatkan dengan cara koordinasi mengenai penilaian siswa.
sumber-okezone
0 komentar:
Posting Komentar